Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim bisnis Indonesia, yaitu:
1. Lingkungan makroekonomi
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing (valas) yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga menanggung kerugian.
2. Korupsi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemda
Hal ini akan menyebabkan perusahaan yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski sesungguhnya hasil pekerjaanya jauh lebih baik dibanding perusahaan korup yang mengandalkan korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipastikan buruk.
Contohnya:
Dampak yg ditimbulkan dari korupsi bagi pengusaha cukup besar karena mereka harus mengeluarkan biaya tinggi, baik untuk perijinan, pajak dan lain-lain. Sedangkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang sangat diharapkan oleh pengusaha untuk menunjang jalur perekonomiannya tidak pernah terwujud karena korupsi, kata Sofyan Wanadi.
3. Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah di jalankan tidak berkembang dengan tidak adanya investor yang mau memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak mungkin berpengaruh negatif juga pada posisi nilai tukar rupiah jika selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
“Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja untuk masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan proses produksi dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan gangguan sarana umum misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas terhadap pelanggaran hukum,” kata Franky.
4. Administrasi pajak
Asumsi pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba, akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, menurunkan tingkat pengembalian, dan menurunkan arus kas sehingga daya saing menjadi turun. (Suandy: 2006)
Contohnya:
Pengusaha Indonesia merasa trauma dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Pasalnya, sebagai wajib pajak (WP), begitu sulit memperoleh kepastian dan keadilan hukum ketika terjadi sengketa pajak. Sengketa pajak adalah putusan Pengadilan Pajak ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga makin menambah ketidakpastian dalam dunia usaha.
5. Pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja
Pendidikan tenaga kerja merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, jika banyak tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang menunjang maka kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lanscar dan menimbulkan efek yang buruk dalam pertumbuhan bisnis yang di jalankan.
Contohnya:
Fleksibilitas tenaga kerja ternyata membuat perusahaan-perusahaan besar dan kecil berkembang. Sayangnya, pengusaha kelas menengah tidak ada. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam high cost economic. Menurut Sofjan , salah satu penyebab permasalahan tersebut karena regulasi yang menjadikan perusahaan-perusahaan susah bergerak. “Masalah yang kedua, juga mengenai masalah financing, infrastruktur, tapi yang terakhir ini adalah mengenai tenaga kerja,” ujarnya.
6. Surat ijin baik dari pemerintah pusat maupun pemda
Pentingnya surat izin untuk produksi, membuat produsen merasa aman akan produksinya yang tidak bisa di ganggu dengan alasan ketidak amanan dalam berusaha, namun di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam pengurusannya dan pengurusannya menimbulkan kerugian tersendiri secara personal yaitu pemilik perusahaan dan nantinya berujung kecilnya gaji pegawai.
Contohnya:
Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta uang, bahkan memeras ke pengusaha. Begitu pula yang terjadi pada pengurusan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol.
7. Tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan
Ketidakamanan situasi akan memperburuk usaha, karena dengan tingginya tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan akan membuat kerugian pada pengusaha, apalagi yang baru membangun bisnisnya. Kehilangan barang akan menimbulkan kerugian yang besar dalam jangka waktu tertentu.
Contohnya:
Aksi ribuan buruh di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menyisakan kerugian yang dialami oleh para pengusaha angkutan pelabuhan, diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.
8. Tingginya pengangguran
Adanya pengangguran karena mereka tidak menguasai ketrampilan yang di butuhkan dalam suatu pekerjaan ataupun karena ketrampilan mereka sudah umum sehingga tidak banyak yang membutuhkan dan akibatnya tidak mendapatkan penghasilan. Sehingga semakin tinggi pengangguran maka produksi yang di hasilkan oleh perusahaan tidak akan banyak di beli dan akan berujung dengan kegagalan pasar produksi.
Contohnya:
“Paling penting dan paling utama saya lihat bagaimana sektor manufaktur kita ini turun terus, ini akan merugikan kita karena masalah pengangguran dan segala macam,” kata Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pada Seminar World Bank di Gedung Graha Niaga Jakarta, Rabu (10/10).
9. Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk mendapatkan eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan kuota ekspor, sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan pemurnian (smelter), sampai pada kepemilikan saham asing di industri smelter ini sering berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam menjalankan usahanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, dan kerugian pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1 triliun, belum termasuk kerugian pemerintah dari pajak daerah dan nasional
10. Produktifitas suatu sektor
Peningkatan produktivitas suatu sektor akan diikuti oleh peningkatan output pada sektor yang bersangkutan dan sektor lainnya yang terkait. Sehingga jika produktivitas menurun maka outputpun menurun dan jika satu sektor mengalami penurunan bisnis yang terfokus pada satu sektor itu akan mengalami kerugian karena kelangkaan.
Contohnya:
Asing menguasai sekitar 40 persen dari total 8,9 juta hektare lahan kebun sawit di Indonesia. Masih di perdebatkan antara pengusaha atau asing yang menguasai sektor hilir dan sektor hulu. Investor pasti mencari sektor yang menguntungkan. Jika hulu menguntungkan, mereka akan bergerak di sana. Sejauh ini, sektor hulu sawit memberi keuntungan cukup besar karena selisih biaya produksi masih jauh dari harga jual. Namun sampai saat ini belim ada larangan bagi investor asing yang masuk ke hulu sawit. Bahkan ada juga pengusaha indonesia yang berinvestasi di luar negeri seperti Afrika.
Thanks to : http://evadwiandini.wordpress.com/2012/10/15/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-iklim-bisnis-di-indonesia/
1. Lingkungan makroekonomi
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing (valas) yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga menanggung kerugian.
2. Korupsi baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemda
Hal ini akan menyebabkan perusahaan yang jujur akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski sesungguhnya hasil pekerjaanya jauh lebih baik dibanding perusahaan korup yang mengandalkan korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipastikan buruk.
Contohnya:
Dampak yg ditimbulkan dari korupsi bagi pengusaha cukup besar karena mereka harus mengeluarkan biaya tinggi, baik untuk perijinan, pajak dan lain-lain. Sedangkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang sangat diharapkan oleh pengusaha untuk menunjang jalur perekonomiannya tidak pernah terwujud karena korupsi, kata Sofyan Wanadi.
3. Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah di jalankan tidak berkembang dengan tidak adanya investor yang mau memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak mungkin berpengaruh negatif juga pada posisi nilai tukar rupiah jika selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
“Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja untuk masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan proses produksi dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan gangguan sarana umum misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas terhadap pelanggaran hukum,” kata Franky.
4. Administrasi pajak
Asumsi pajak sebagai biaya, akan mempengaruhi laba sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba, akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, menurunkan tingkat pengembalian, dan menurunkan arus kas sehingga daya saing menjadi turun. (Suandy: 2006)
Contohnya:
Pengusaha Indonesia merasa trauma dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Pasalnya, sebagai wajib pajak (WP), begitu sulit memperoleh kepastian dan keadilan hukum ketika terjadi sengketa pajak. Sengketa pajak adalah putusan Pengadilan Pajak ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga makin menambah ketidakpastian dalam dunia usaha.
5. Pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja
Pendidikan tenaga kerja merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, jika banyak tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang menunjang maka kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lanscar dan menimbulkan efek yang buruk dalam pertumbuhan bisnis yang di jalankan.
Contohnya:
Fleksibilitas tenaga kerja ternyata membuat perusahaan-perusahaan besar dan kecil berkembang. Sayangnya, pengusaha kelas menengah tidak ada. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam high cost economic. Menurut Sofjan , salah satu penyebab permasalahan tersebut karena regulasi yang menjadikan perusahaan-perusahaan susah bergerak. “Masalah yang kedua, juga mengenai masalah financing, infrastruktur, tapi yang terakhir ini adalah mengenai tenaga kerja,” ujarnya.
6. Surat ijin baik dari pemerintah pusat maupun pemda
Pentingnya surat izin untuk produksi, membuat produsen merasa aman akan produksinya yang tidak bisa di ganggu dengan alasan ketidak amanan dalam berusaha, namun di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam pengurusannya dan pengurusannya menimbulkan kerugian tersendiri secara personal yaitu pemilik perusahaan dan nantinya berujung kecilnya gaji pegawai.
Contohnya:
Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta uang, bahkan memeras ke pengusaha. Begitu pula yang terjadi pada pengurusan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol.
7. Tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan
Ketidakamanan situasi akan memperburuk usaha, karena dengan tingginya tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan akan membuat kerugian pada pengusaha, apalagi yang baru membangun bisnisnya. Kehilangan barang akan menimbulkan kerugian yang besar dalam jangka waktu tertentu.
Contohnya:
Aksi ribuan buruh di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menyisakan kerugian yang dialami oleh para pengusaha angkutan pelabuhan, diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.
8. Tingginya pengangguran
Adanya pengangguran karena mereka tidak menguasai ketrampilan yang di butuhkan dalam suatu pekerjaan ataupun karena ketrampilan mereka sudah umum sehingga tidak banyak yang membutuhkan dan akibatnya tidak mendapatkan penghasilan. Sehingga semakin tinggi pengangguran maka produksi yang di hasilkan oleh perusahaan tidak akan banyak di beli dan akan berujung dengan kegagalan pasar produksi.
Contohnya:
“Paling penting dan paling utama saya lihat bagaimana sektor manufaktur kita ini turun terus, ini akan merugikan kita karena masalah pengangguran dan segala macam,” kata Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pada Seminar World Bank di Gedung Graha Niaga Jakarta, Rabu (10/10).
9. Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk mendapatkan eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan kuota ekspor, sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan pemurnian (smelter), sampai pada kepemilikan saham asing di industri smelter ini sering berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam menjalankan usahanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, dan kerugian pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1 triliun, belum termasuk kerugian pemerintah dari pajak daerah dan nasional
10. Produktifitas suatu sektor
Peningkatan produktivitas suatu sektor akan diikuti oleh peningkatan output pada sektor yang bersangkutan dan sektor lainnya yang terkait. Sehingga jika produktivitas menurun maka outputpun menurun dan jika satu sektor mengalami penurunan bisnis yang terfokus pada satu sektor itu akan mengalami kerugian karena kelangkaan.
Contohnya:
Asing menguasai sekitar 40 persen dari total 8,9 juta hektare lahan kebun sawit di Indonesia. Masih di perdebatkan antara pengusaha atau asing yang menguasai sektor hilir dan sektor hulu. Investor pasti mencari sektor yang menguntungkan. Jika hulu menguntungkan, mereka akan bergerak di sana. Sejauh ini, sektor hulu sawit memberi keuntungan cukup besar karena selisih biaya produksi masih jauh dari harga jual. Namun sampai saat ini belim ada larangan bagi investor asing yang masuk ke hulu sawit. Bahkan ada juga pengusaha indonesia yang berinvestasi di luar negeri seperti Afrika.
Thanks to : http://evadwiandini.wordpress.com/2012/10/15/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-iklim-bisnis-di-indonesia/
0 komentar:
Posting Komentar